Kendari – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah untuk Perencanaan Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2025-2029. Acara ini digelar sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di Kota Kendari. Berlangsung diruang Samaturu, Rabu (19/3/2025).
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang, SE, MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi. “Forum ini menjadi langkah awal dalam penyusunan RPJMD Kota Kendari 2025-2029, yang akan menjadi dasar pembangunan Kota Kendari dalam lima tahun ke depan,” ujar Cornelius.
Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2026, yang saat ini masih dalam proses pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Kami mengajak seluruh OPD untuk aktif mengikuti tahapan yang telah dijadwalkan agar perencanaan ini bisa berjalan sesuai target,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, Ketua DPRD, Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam forum ini, turut dibahas tahapan penyusunan RPJMD, mulai dari penyusunan rancangan awal hingga finalisasi yang akan disepakati bersama DPRD dan dikonsultasikan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara.
“Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Kendari semakin matang dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan strategis pemerintah daerah,” tutup Cornelius.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Siska Karina Imran menyampaikan pentingnya forum ini sebagai bagian dari proses perencanaan yang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami ingin memastikan bahwa proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, khususnya terkait dengan landasan hukum berupa dokumen perencanaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa RPJMD merupakan pedoman utama pembangunan Kota Kendari dalam lima tahun ke depan dan harus segera disusun serta ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Berdasarkan aturan tersebut, RPJMD harus disahkan selambat-lambatnya enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, maka ada konsekuensi berupa penangguhan hak kepala daerah dan DPRD selama tiga bulan.
Siska Karina Imran juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk serius dalam menyusun dokumen RPJMD agar dapat diselesaikan tepat waktu. “Saya menargetkan rancangan akhir RPJMD ini sudah rampung pada bulan Juni, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, baik dalam APBD Perubahan 2025 maupun APBD Induk 2026,” tambahnya.
Ia juga mengimbau agar tim penyusun bekerja ekstra dalam menyusun dokumen perencanaan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tenaga ahli untuk memastikan kualitas perencanaan yang optimal. “Dokumen ini harus mampu mengakomodasi seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk target dan indikator pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang,” tegasnya.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan pentingnya memastikan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dalam perencanaan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam sambutannya, Siska menekankan visi pembangunan Kota Kendari lima tahun ke depan, yakni “Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Ia berharap visi ini dapat dituangkan secara utuh dalam RPJMD serta dijabarkan dalam misi, strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas, dan kebijakan keuangan daerah.
Siska juga menegaskan bahwa visi pembangunan ini harus selaras dengan program pembangunan nasional melalui 8 Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, serta program pembangunan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Tri Cita Pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan sinergi ini, ia berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan nasional.
Lebih lanjut, tema RKPD Kota Kendari tahun 2026 ditetapkan sebagai “Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, SDM Berdaya Saing, dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” Tema ini akan dijabarkan dalam enam prioritas pembangunan, di antaranya:
1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur – mencakup peningkatan kualitas jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, serta penataan permukiman kumuh.
2. Peningkatan Kualitas SDM – dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pelestarian budaya dan cagar sejarah.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
Wali Kota menegaskan pentingnya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia Emas 2045. Beliau juga menyoroti beberapa prioritas pembangunan, antara lain:
1. Digitalisasi Pemerintahan
Peningkatan kapasitas SDM aparatur
Peningkatan layanan berbasis digital
Penguatan infrastruktur teknologi informasi
2. Peningkatan Keindahan dan Ketahanan Kota
Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik
Optimalisasi sarana persampahan dan sistem drainase
Revitalisasi kawasan pesisir seperti Teluk Kendari
3. Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Pembinaan anak jalanan dan pengemis
Peningkatan penyuluhan keluarga
Penyediaan lapangan kerja
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Revitalisasi pasar tradisional dan kawasan kuliner
Bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM
Peningkatan potensi pariwisata dan industri kreatif
Wali Kota Kendari menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Kendari selama lima tahun ke depan.
“RPJMD ini harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada, serta selaras dengan visi dan misi daerah. Oleh karena itu, sinergi antara OPD, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunannya,” ujar Siska Karina Imran.
Lebih lanjut, Wali Kota Kendari menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD akan dilakukan secara transparan dan berbasis data. Setiap tahapan akan melibatkan diskusi dengan berbagai pihak agar program yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya sekadar dokumen, tetapi benar-benar menjadi arah kebijakan pembangunan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat Kota Kendari,” tambahnya.
Dalam acara ini, juga dilakukan pembahasan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan prioritas dari berbagai pihak sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Kendari mengajak seluruh peserta untuk berkontribusi aktif dalam proses perencanaan ini. Ia berharap bahwa melalui forum ini, dapat dihasilkan program-program unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kendari.
“Mari kita bersama-sama bekerja untuk membangun Kota Kendari yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Acara ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Maret 2025, dengan berbagai sesi diskusi dan penyusunan dokumen perencanaan yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan Kota Kendari ke depan.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kendari, Forkopimda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk masa depan Kota Kendari.
Dengan terlaksananya Forum Perangkat Daerah dan Kick Off RPJMD 2025-2029 ini, diharapkan pembangunan di Kota Kendari dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (HenQ)
