Jakarta– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Evaluasi tahunan ini merupakan upaya menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja (assess) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (assist).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa lewat evaluasi, semua pihak terkait dapat melihat kemajuan pada penerapan SAKIP maupun percepatan RB. Evaluasi juga memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami berbagai kendala pelaksanaan reformasi birokrasi dan mencari solusinya.
“Evaluasi ini kita lakukan agar kita bisa sama-sama melihat kemajuan yang telah kita capai bersama dan nanti hasilnya bisa digunakan untuk merancang pola asistensi yang cocok dan tepat agar percepatan RB maupun penerapan SAKIP bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya saat membuka Entry Meeting Evaluasi SAKIP dan RB 2022, di Jakarta, Senin (01/08).
Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan, tahun ini fokus evaluasi reformasi birokrasi akan mengarah pada isu-isu strategis sesuai dengan karakteristik kementerian/lembaga terkait. Evaluator akan memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga mampu menjawab isu-isu strategis baik pencapaian kinerja utama kementerian/lembaga maupun pencapaian prioritas nasional.
Sementara itu, evaluasi SAKIP akan fokus pada dua hal, yaitu efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor-sektor prioritas saat ini serta penjenjangan kinerja instansi pemerintah.
“Kami ingin memastikan APBN/APBD efektif digunakan untuk program yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan serta memastikan setiap individu memiliki kinerja yang jelas dan terukur bagi organisasi dan memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan atau sasaran strategis organisasi,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Erwan juga menunjukkan beberapa keberhasilan yang dicapai dari sisi SAKIP. Misalnya, semakin banyak instansi pemerintah yang telah menerapkan _money follow program_, _program follow result_ secara baik melalui pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan kinerja.
Dari sisi reformasi birokrasi, saat ini upaya membangun birokrasi yang sederhana, lincah, cepat (agile), birokrasi yang berorientasi hasil, dan birokrasi dengan pelayanan prima serta bebas KKN, mulai dapat terlihat. Hal tersebut dapat dirasakan melalui integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 59 Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah, sebanyak 37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai, sebanyak 91% Kementerian telah memiliki tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik, dan seterusnya.
Kementerian PANRB dan _stakeholder_ tidak lantas berpuas diri dengan capaian yang ada. Saat ini telah disiapkan strategi percepatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan _trilateral meeting_ kinerja, mendorong penerapan _e-performance budgeting_, asistensi dan bimbingan teknis pada instansi pemerintah prioritas, perbaikan pencapaian sasaran-sasaran prioritas, serta mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antara seluruh instansi pemerintah.
“Banyak hal sudah kita capai bersama, kemajuan terkait RB maupun SAKIP. Namun kita juga berharap, kemajuan itu akan semakin cepat dengan kolaborasi yang berkelanjutan,” tandasnya. (AKM-MNC Trijaya)
