Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah intervensi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi, bahwa jangan sampai upaya pengendalian inflasi justru dilakukan secara autopilot atau bergantung pada mekanisme pasar.
Dikutip dari kemendagri.go.id, Tito mengatensi masih belum sepenuhnya Pemda yang melakukan langkah konkret dalam mengendalikan inflasi.
Hal itu diketahui berdasarkan pantauan Kemendagri terhadap langkah konkret yang dilakukan daerah. Meski secara umum Pemda yang melakukan upaya konkret jumlahnya meningkat.
“Ada yang menurun dan ada yang menaik,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kemendagri, Senin (26/12/2022).
Lebih lanjut Tito menyoroti jumlah daerah yang cenderung stagnan dalam melakukan langkah konkret, misalnya dalam memantau harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tetap tersedia.
Per 26 Desember 2022, kata Tito , jumlah Pemda yang melakukan langkah tersebut tidak mengalami peningkatan sejak 19 Desember 2022 yakni sebanyak 379 daerah.
“Padahal biasanya bertambah terus, saya mengharap jangan sampai karena liburan orangnya, petugasnya, kemudian justru intervensi pemerintah menjadi menurun untuk memantau,” tegasnya.
Meski ada peningkatan jumlah daerah yang melakukan langkah konkret tertentu, tapi kenaikannya tidak terlalu memuaskan. Ini seperti yang dilakukan daerah dalam menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting yang kenaikannya hanya 2 daerah dari sebelumnya 227 daerah.
“Kemudian yang lain juga masih rendah, merealisasikan belanja tidak terduga dari APBD, meskipun ada kenaikan dari 259 ke 269 daerah, tapi 269 daerah itu masih separuh dari provinsi (dan) kabupaten/kota yang ada,” ujar Tito.
Mendagri itu menuturkan, rata-rata langkah konkret yang dilakukan banyak daerah yaitu menggelar operasi pasar murah bersama dinas terkait yang jumlahnya kini mencapai 427 daerah. Kemudian sidak ke pasar dan distributor yang saat ini tercatat dilakukan oleh 388 daerah.
“Tolong jangan kita lelah, jangan jenuh dengan upaya pengendalian inflasi. Kita hanya melakukan rapat mingguan, inflasi kenaikan harga barang jasa itu terjadinya dinamisnya harian, ini perlu kita waspadai,” tandas Tito.
Selain itu, Tito juga mengatensi Pemda yang sama sekali belum melakukan langkah konkret ataupun belum melaporkan informasi kepada Kemendagri. Terlebih, daerah-daerah yang saat ini dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah.
Sementara di Kota Kendari, Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Kendari mengikuti rapat koordinasi tersebut secara virtual di posko tim terpadu pengamanan Nataru di Kawasan eks MTQ, Senin (26/12/2022).
Rapat diikuti Sejumlah Kepala OPD dan Kepala bagian lingkup Pemkot Kendari dan Kepala BPS Kota Kendari.
Kepala BPS Kota Kendari, Martini menyebutkan, perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2022 terjadi Inflasi yoy (pertahun) sebesar 6,85%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,19 pada November 2021 menjadi 115,60 pada November 2022.
Komoditas utama penyumbang inflasi Desember 2022 sampai dengan minggu ke empat jika dibandingkan dengan November 2022 adalah Telur ayam ras 0,08 % (mtm), beras dan emas perhiasan masing-masing sebesar 0,04 % (mtm), Daging Ayam Ras, tomat, dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,03 % (mtm), kemudian Minyak Goreng, Rokok kretek Filter dan tarif air minum PDAM masing-masing sebesar 0,02 % (mtm), serta Kangkung, bayam, Bensin, dan Angkutan Udara masing-masing sebesar 0,01 (mtm).
Komoditas Penyumbang deflasi Desember 2022 Minggu ke empat yaitu cabai merah dan bawang merah masing-masing sebesar -0,01 % (mtm).
Untuk mengendalikan inflasi di Kota Kendari, TPID sudah melakukan sejumlah langkah diantaranya, monitoring/survey setiap minggu dan pendataan jetersediaan stok pangan strategis pada distributor dan pasar di Kota Kendari. Penggunaan dana BTT subsidi bahan pokok kegiatan bazar pangan murah di kecamatan se- Kota Kendari.
Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari berkolaborasi bersama Bank Indonesia, TPID Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perum Bulog devisi Regional Sultra melaksanakan pasar pangan murah pada tanggal 21 – 22 Oktober 2022 di Lapangan MTQ.
Dan untuk mengantisipasi dan menjaga kecukupan stok ketersediaan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, bagi masyarakat, serta kelancaran distribusi menjelang Nataru, TPID Kota Kendari, Forkopimda, Tim Satgas Pangan Kota Kendari melaksanakan sidak pemantauan stok dan harga di beberapa lokasi pasar tradisional, swalayan dan distribusi tanggal 21-22 Desember 2022.***
sumber: kemendagri.go.id/ suarasurabaya.net/ kendarikota.go.id
