Kendari – Penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK Terpadu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yang dipusatkan di Kantor Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua hari ini resmi dilaksanakan.
Acara yang menghadirkan Pj. ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hj. Nur Endang Abbas selaku Ketua Tim Penilai Lomba PKK Terpadu Tingkat Prov. Sultra ini diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu bersama Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwansyah Taridala dan Pj. Ketua TP PKK Kota Kendari Siti Chomzah serta Ketua DWP Kota Kendari Irma Sukmawati Ridwansyah, Senin (14/11/2022).
Pada penilaian lomba yang juga meliputi Simulasi PAAR, Penyuluhan Stunting, Penyuluhan Pokja I, Pj. Wali Kota Kendari menyampaikan terima kasih kepada Tim Penilai Lomba PKK Terpadu dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan ruang dan dukungan terkait dengan program-program yang digagas Pemerintah.
“Melalui acara ini, kita yakin bahwa kehadiran dan kiprah PKK ditengah-tengah masyarakat telah membantu Pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan. Tentu, pelaksanaan penilaian lomba 10 program PKK telah dilaksanakan berjenjang dari tingkat Kecamatan. Kita berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dan dapat diaplikasikan tidak hanya di kelurahan Wua-Wua, sehingga PKK dapat terus membangun daerah dan tatanan masyarakat di Kota Kendari.” Ujarnya.
Dengan adanya penilaian ini, Asmawa Tosepu mengharapkan kontribusi peran PKK dalam pembangunan Kota Kendari makin digalakkan.
Asmawa Tosepu menjelaskan, terpilihnya Kelurahan Wua-wua sebagai perwakilan Kota Kendari dipenilaian lomba 10 program PKK tingkat provinsi ini, telah dilakukan secara bertahap.
Sebelumnya telah dilakukan penilaian mulai dari tingkat kecamatan di 11 kelurahan di Kota Kendari maka berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan sehingga Kelurahan Wua-wua menjadi yang terbaik.
Sementara itu, Plt Ketua PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Endang Abbas sekaligus tim penilai mengatakan, ada dua tantangan penggerak PKK di kabupaten dan kota guna melakukan pembinaan.
“Yang pertama kalau yang wilayahnya di kabupaten yang wilayahnya jauh itu tantangannya adalah aksesibilitas jangkauan dan kemudian juga keterbatasan infrastruktur,” ujarnya.
“Tetapi kalau di kota tantangannya adalah partisipasi masyarakat itu yang paling penting,” tambah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Nur Endang Abbas melanjutkan, penilaian ini untuk melihat sudah sejauh mana implementasi pencapaian dari 10 program PKK, apakah itu ada kesusuaian antara ketentuan yang ada dengan lapangan dan administrasi yang akan dilihat dari berbagai aspek nantinya saat penilaian dokumen.
Selain itu juga bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah terhadap gerakan PKK dan bagaimana inovasi serta kreativitas dari masing-masing PKK kabupaten kota dalam melaksanakan 4 Pokja.
