Trijaya Kendari, Konawe – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing power parity index (ppp).
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
Berbicara tentang IPM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Ferdinand menyampaikan, bahwa IPM di Konawe tahun 2021 berada di peringkat ke-4. Konawe berada di bawah Kota Kendari, Bau-bau dan Kolaka.
“Tahun ini, IPM kita bisa saja turun kalau sektor pendidikan dan kesehatan tidak mempertahankan posisinya dengan baik. Hal itu akan sangat terlihat dikinerja kita,” ujarnya dihadapan Kepala OPD dan Camat, saat Ekspos Pembangunan 2021, yang berlangsung di aula BKPSDM, Senin (30/5/2022) lalu.
Ferdinand menambahkan, saat ini Konawe berada di rangking 180 dari lebih dari 500 kabupaten/kita se-Indonesia. Ia mengingatkan agar setiap indikator IPM tetap dijaga.
“Selain sektor pendidikan dan kesehatan, masalah perumahan termasuk di dalamnya. Untuknya itu kepada Dinas PUPR agar memperhatikan masalah izin pembangunan BTN. Kasi izin, tapi buat lebih tertata, khususnya sanitasinya,” terangnya.
Ferdinand juga tak lupa berterimakasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe yang banyak memberikan data-data. Kata dia, data tersebut penting karena menjadi indikator perencanaan pembangunan di daerah.
“Kita berbeda dengan daerah lain. Pendekatan kita berbasis data. Dari situlah kebijakan pembangunan kita ambil,” pungkasnya.
Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.
Editor Hengky Iriawan
