Kendari – Bangsa Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari. Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) didaulat menjadi tuan rumah. Puncak peringatan digelar di pelataran Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Rabu (9 Februari 2022).
Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dan memberikan sambutannya. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi antara lain Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono hadir langsung di Kendari.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga hadir langsung bersama 14 duta besar negara sahabat serta Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Mr. Tan Sri Annuar Haji Musa.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari dalam sambutannya mengungkapkan apresiasinya atas peran Sultra sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan hampir 40 rangkaian kegiatan.
“Begitu banyak yang dibicarakan. Sulawesi Tenggara merupakan rumah diskusi yang luar biasa,” kata Ketua PWI.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh saat menyampaikan Deklasasi Pers Nasional tentang Kemerdekaan Pers juga menyampaikan apresisasinya kepada Sultra yang telah menjadi tuan rumah yang sangat ramah dan sangat baik.
“Matur sembah nuwun (terima kasih banyak), Pak Gubernur,” kata Ketua Dewan Pers.
Dalam pemyampaian deklarasi pers tersebut, Muhammad Nuh mengungkapkan salah satu persoalan mendasar pers yang dihadapi saat ini, yakni gempuran digital. Yang menggempur adalah digital platform global. Gempuran ini pada gilirannya akan menimbulkan digital feodalisme.
Ketua Dewan Pers mengungkapnan, industri pers nasional butuh publisher right (undang-undang penerbitan) yang bisa menjadi instrument agar bisa terhindar dari gempuran digital. Dewan Pers mengharapkan pemerintah dapat segera merespon hal ini dengan cepat.
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya mengungkapkan ada beberapa pilihan yang dapat segera ditempuh untuk mengatasi persoalan ini, yaitu mendoronng undang-undang yang baru, merevisi undang-undang yang lama, atau mengeluarkan peraturan pemerintah.
Presiden menyadari bahwa industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa berat, baik diakibatkan oleh pandemi, disrupsi digital, maupun tekanan dari dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama.
Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi saat memebrikan sambutannya mengatakan bahwa pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pers merupakan mitra utama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami bersahabat dengan pers. Kami selalu dekat dengan insan pers. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan dan menerima informasi seputar perkembangan pembangunan daerah di segala bidang,” kata Gubernur.
Dalam puncak peringatan HPN 2022, juga dilakukan deklarasi rehabilitasi mangrove nasional yang diinisiasi sembilan provinsi yakni, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat. Usai acara, dilakukan penanaman mangrove di kawasan Bungkutoko, Kendari.(Sumber/Foto: Diskominfo Sultra)
