Jakarta – Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto serta beberapa kepala daerah di Sultra, diantaranya Pj Bupati Kolaka Utara Sukanto Toding, Plt Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba dan Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu. Kegiatan Rakornas tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Dilansir pada laman apresri.go.id, Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin hadir secara virtual menyampaikan bahwa, meskipun situasi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian, Indonesia masih memiliki prospek ekonomi yang kuat. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut, bahkan pada triwulan II 2023 mencapai 5,17% (year-on-year).
Namun, untuk menjaga momentum dalam mencapai visi Indonesia Maju, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7%. Adapun salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah melalui penguatan teknologi digital.
“Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini, termasuk pemerintah daerah,” tegas K.H. Ma’ruf Amin.
Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya peran pemerintah daerah selaku Ketua Tim P2DD dalam percepatan digitalisasi di wilayahnya. Salah satunya, melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik.
“Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah,” ujarnya.
Sebagai contoh, sebut Wapres, pemanfaatan teknologi digital telah memberikan hasil positif, seperti penyaluran bantuan sosial yang efisien dan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai tahap digital.
“Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi tersebut adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” terangnya.
Selain itu, sambung Wapres, pada 2022 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencatat peningkatan sebanyak 84 pemda yang telah sampai ke tahap digital. Sehingga, secara kumulatif jumlah pemda yang telah mencapai ke tahap digital sekitar 52% dari total pemda se-Indonesia.
“Ke depan, masih diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda, sehingga manfaat transformasi ekonomi digital betul-betul dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” pintanya.
Dalam konteks pemanfaatan teknologi digital, Wapres menekankan, peningkatan literasi digital masyarakat juga harus menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Wapres pun berharap, digitalisasi daerah mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
“Ke depan, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri,” tandasnya.
Hadir pada acara Rakornas P2DD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.**
