Jakarta – Pemeritah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, merespon permohonan Pemerintah Kabupaten Bogor yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu, sebagai tindak lanjut dari relokasi dan penataan rest area Gunung Mas Puncak Bogor, dengan langsung menggelar rapat koordinasi yang merupakan kick off dari optimalisasi pemanfaatan dan penataan kawasan puncak Bogor. Rabu (3/07/2024).
Dalam rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Wahyu Kusumosusanto, yang dihadiri oleh unsur yang mewakili Dirjen Bina Marga, dan dihadiri Pj Bupati Bogor bersama Pj Sekda, dan dinas terkait Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu PUPR, Bapedalitbang, dan DPKPP.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Bogor menyampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas dalam rangka penataan kawasan puncak, diantaranya, pelebaran jalan, pembangunan pedestrian, pembangunan taman, pemasangan pagar pengaman jalan, penyiapan PJU/lampu hias termasuk didalamnya melengkapi sarana prasarana di dalam rest area kawasan Gunung Mas Puncak Bogor.
“Ini termasuk juga adalah penambahan areal parkir yang tentu ini harus kami koordinasikan dengan PTPN 3 Holding Compagny,” kata Asmawa, usai mengikuti rakor kepada MNC Trijaya.
Dalam waktu dekat pasca kick off penataan kawasan puncak, Menurut Asmawa, hari ini, Rabu (3/7/2024) akan dilakukan langsung peninjauan kelapangan untuk dilakukan pengukuran-pengukuran atas rencana pembangunan.
“Alhamdulillah, ini menjadi arahan langsung Menteri PUPR RI kepada jajaran di Kementerian PUPR khususnya Cipta Karya dan Bina Marga untuk segera melakukan tindak lanjut dari permohonan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bogor melalui surat yang sudah kami sampaikan,” ungkap Asmawa Tosepu.
Adapun isi arahan Menteri PUPR RI Basuki Hadimoeljono, meminta agar didesign penataan kawasan disepanjang jalan puncak yang sedang ditertibkan agar lebih indah, pendanaan pekerjaan trotoar dan lampu hias oleh Dirjen Bina Marga dan dikoordinasikan dengan Kabupaten Bogor. (HenQ)
