Jakarta – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kendari Makmur, S.Pd., M.Pd, bersama sejumlah pengurus, menghadiri Kongres XXIII PGRI yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 1 – 3 Maret 2024.
Kongres XXIII PGRI dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (02/03/2024).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk menjamin kesuksesan pendidikan dan pembentukan siswa unggul.
“Terima kasih kepada Bapak-Ibu guru yang terus membekali para siswa dengan beragam ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti. Karena lingkungan sekolah yang aman, lingkungan sekolah yang nyaman amat sangat penting untuk mencetak siswa-siswa unggul,” ujarnya.
Kepala Negara juga menaruh perhatian dan khawatir terhadap kasus perundungan atau bullying yang belakangan terjadi di lingkungan sekolah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa sekolah harus menjadi safe house atau rumah aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut atau tertekan.
“Sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyerukan kepada para guru dan tenaga pendidik untuk mengutamakan pencegahan dan melindungi hak-hak siswa. Presiden Jokowi mengajak para guru untuk tidak menutup-nutupi masalah tersebut, melainkan mencari solusi dan perbaikan.
“Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki,” ujarnya.
Dalam konteks lebih luas, Presiden Jokowi juga menyoroti bahwa Indonesia berada pada titik krusial untuk memanfaatkan bonus demografi demi menjadi negara maju. Namun, kesuksesan ini sangat bergantung pada kualitas dan produktivitas generasi muda, yang dimulai dari pendidikan yang solid dan lingkungan belajar yang kondusif.
“Oleh sebab itu, pendidikan SDM, pembangunan SDM menjadi sangat penting, baik dari sisi fisik, baik dari sisi ilmu, maupun dari sisi karakter,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada PGRI atas peran aktifnya dalam meningkatkan profesionalisme guru, yang akan berdampak langsung pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
“Dengan kolaborasi pemerintah dan PGRI, saya yakin kualitas dan profesionalisme guru akan semakin meningkat sehingga dalam menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat ini akan tercapai,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.
Saat dihubungi MNC Trijaya, Ketua PGRI Kota Kendari Makmur menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan kongres tersebut, apalagi dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo.
Makmur juga menyampaikan bahwa, dalam kongres XXIII PGRI, PGRI memberikan daftar usulan program PGRI kepada Pemerintah yang sangat urgen pada Tahun 2024, antara lain :
1. KTA (Kartu Tanda Anggota) PGRI.
2. Evaluasi kurikulum merdeka.
3. Evaluasi E-Kinerja PMM.
4. Dorong UU Perlindungan Guru dan Dosen.
5. Perhatian pemerintah pada daerah-daerah 3T (Khususnya perbatasan)
6. Sederhanakan proses sertifikasi.
7. Penyelesaian pengangkatan guru-guru honorer menjadi P3K ASN termasuk yang ada di sekolah-sekolah swasta. (harus ada afirmasi masa kerja guru honor. Sehingga yang sudah lama mengabdi bisa mendapatkan kesempatan)
8. Perjuangkan Guru honorer di sekolah swasta yang lulus P3K jangan diambil oleh sekolah negeri.
9. Perjuangakan sekolah-sekolah PGRI khususnya Dikdasmen dari eksistensi dan bergaining dengan Kememdikbud.
10. Perjuangkan GTK sekolah sekolah PGRI, bagaimana kepastian hidupnya.
11. Status guru PAUD.
12. Perpindahan guru PPPK yang tidak boleh dilakukan. Padahal mereka ditempatkan jauh dari anak dan suami.
13.Percepat PPG bagi GTT &/Guru P3K (mereka sdh lama sebagai Honorer)
14. Perbanyak formasi P3K (bagi PTT & GTT 2024, biar Honorer tuntas)
15. Bayarkan sertifikasi pengawas sesuai Peraturan pemerintah.
16. Bayarkan 50% THR dan Gaji 13 tanpa liku-liku yang mengakibatkan tahun 2023 tidak terbayarkan bagi guru yang tidak mendapatkan TPP/ Tukin.
17. Perbaikan dan kenaikkan tunjangan fungsional guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
18. Nasib PTT menjadi PNS dan PPPK baik Jenjang kepangkatan dan gaji pensiun. Serta tunjangan Kepala sekolah di perhatikan.
19. Guru yang belum bersertifikat guru penggerak namun memiliki masa kerja golongan memenuhi syarat jadi kepala sekolah agar diberi juga kesempatan dan diangkat jadi kepala sekolah seperti guru penggerak yang ditunjuk secara langsung jadi Kepala sekolah.
20. Agar guru diberi kesempatan dan pengakuan yang sama terhadap peningkatan profesi.
21. Pengangkatan kepala sekolah agar tidak hanya melihat satu sisi saja yaitu hanya guru penggerak saja bisa jadi kepala sekolah namun diberi juga kesempatan bagi guru yang memenuhi syarat golongan untuk jadi kepala sekolah.
22. Lakukan pemerataan pelatihan ke guru secara merata dan tidak hanya sekolah tertentu menjadi peserta yg diselenggarakan oleh dinas pendidikan.
23. Utamakan berpihak ke guru serta kepedulian guru.
24. Permudah sertifikasi bagi guru yg sudah mendekati masa pensiun, usia > 50.
25. Perhatikan sekolah swasta dan guru swasta yang menjadi PPPK dipersilahkan untuk mengabdi di sekolah swasta selama dibutuhkan.
26. Permohonan Pengangkatan Tenaga Kependidikan di Jenjang SD sebagai Bendahara BOS, karena saat ini Guru SD yang menjadi Bendahara BOS terlalu sibuk dengan rutinitas administrasinya.
27. Pengangkatan Pengawas juga dapat melalui jalur pengalaman guru sebagai Kepala Sekolah dan tidak hanya melalui jalur guru penggerak.
30. Legalisasi PGRI sebagai satu-satunya organisasi profesi guru resmi di Indonesia.
Demikian usul dari anggota PGRI se-Indonesia yang dirangkum sebagai rujukan program PB PGRI 2024. (HenQ)
