Konawe – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe menarketkan penarikan pendapatan asli daerah naik signifikan
Hal tersebut diutarakan Kepala Bapenda, Cici Ita Ristianti yang menjelaskan tahun 2022 target penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp102 Miliar.
“Jumlah Ini lebih besar dari tahun sebelumnya, dari jumlah Rp20 miliar menjadi Rp 102 miliar,” kata Cici Ita, Rabu, (9/02/22).
“Insyallah saya optimis bisa mencapai itu, Karena melihat proyeksi PAD yang masih sangat potensial untuk dikelola, dan hal ini tergantung bagaimana cara kita untuk berinovasi menarik pajak daerah itu,” harap Cici.
Dikatakannnya , salah satu penunjang pajak di Konawe yang memberikan kontribusi besar yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non listrik . Dimana sumber pendapatannya dari lokasi kawasan mega industri di Kecamatan Morosi .
Menurut Kepala Bapenda Konawe, di Februari ini PT OSS baru saja merealisasikan tunggakan PPJ non listriknya sebesar Rp 61 miliar, menurutnya, PPJ non listrik ini baru diberlakukan pada tahun lalu. Namun sudah memberikan kontribusi PAD yang cukup besar.
“Kalau untuk sektor pajak PPJ non listrik itu obyeknya khusus tempat usaha yang memiliki sumber tenaga listrik sendiri ,seperti sumber daya genset yang berkapasitas besar,” katanya.
Cici mengaku, realisasi sumber PAD sebesar Rp 60 miliar itu belum termasuk dari PT VDNI . Sehingga dipastikan masuknya nanti pajak daerah dari perusahaan itu ,maka bisa memberikan sumbangsih PAD yang maksimal. Kemudian bisa memenuhi pencapaian target di tahun ini.
“Progresnya kita sudah bisa lihat. Diawal tahun anggaran ini saja kita sudah bisa mencapai 60 persen. Jadi saya yakin target itu bisa kita capai sebelum akhir tahun anggaran,” katanya.
Kepala Bapenda juga mengaku, bahwa sumber penarikan pajak daerah tidak hanya monoton di obyek pajak tersebut. Namun sumber penghasilan lainnya yang menjadi potensi andalan baru yakni adanya kegiatan pembangunan irigasi persawahan Bendungan di Ameroro.
Bahwa kegiatan fisik yang bersumber dari APBN itu sangat akan berdampak terhadap pemasukan PAD. Karena bahan materialnya seperti material pasir dan batu alam akan ditarik pajaknya. Dimana kontraktor pertanggungjawabannya oleh PT Wika.
“Jadi kami akan berkomunikasi dengan PT Wika ,perusahaan -perusahaan apa saja yang menjadi sub kontraktornya. Nah perusahaan inilah yang akan ditarik pajaknya sesuai dengan hasil kegiatan usahanya. Dan saya rasa mengenai ini tidak menjadi kendala .karena ada kuota material yang menjadi dasar angka dari besaran pajak yang dibeberkannya,” tuturnya.
Sedangkan yang masih jadi kendala dan belum terealisasi yakni pajak sarang burung walet. Bahwa obyek pajak ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa berkontribusi terhadap PAD.
“Tahun lalu sudah kita buatkan regulasinya. Karena kita agendakan di tahun anggaran ini sudah mulai kita tarik pajaknya. Hanya kendalanya saat ini karena para pengusaha burung walet belum terbuka dengan hasil produksi sarang walet dari setiap kali panen. Sehingga belum ada dasar minimal penarikan pajak yang bisa ditetapkan”.
Namun, menurut Cici pihaknya tidak berhenti dan dalam waktu dekat ini akan melalukan studi banding di beberapa daerah . Dimana daerah tersebut merupakan pusat usaha burung walet dan Pemda setempat sudah memberlakukan penarikan pajak di sektor usaha itu. Daerah tujuan yang dimaksud antara Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kalimantan.
“Selain itu masih ada obyek pajak yang terus kita pertahankan dan saat ini masih dalam proses penagihan sampai pada masa akhir tahun mendatang, seperti pajak rumah kos, perhotelan, rumah makan, reklame, PBB, BPHTB, PPJ, galian golongan C, serta retribusi pasar sentral.
“Jadi ini semua sektor pajak dan retribusi yang khusus ditangani oleh Bapenda. Sedangkan di luar dari itu ditangani oleh beberapa dinas yang juga memiliki tugas menarik pajak, diantaranya PTSP dan Dishub,” tutup Kepala Bapenda Konawe Cici Ita Ristianti.
