MNC Trijaya Kendari, Unaaha – Alur perizinan pada layanan pemerintah, sering dianggap berbelit. Namun kini, benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). Berbagai daerah yang sudah membangun MPP, bisa memanfaatkan sistem satu data agar antarinstansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat.
Kehadiran mal pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat kini disebut-sebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP. Bahkan untuk memperkuat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggelar Soft Opening Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat (19/8/2022). Mal tersebut nantinya akan menjadi pusat pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Konawe.
Peresmian MPP Dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan yang turut dihadiri Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo serta hadir juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Konawe, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe, serta perwakilan BUMN/BUMD untuk menyaksikan peresmian MPP.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Konawe, H. Burhan dalam sambutannya menuturkan, MPP adalah tempat pengintegrasian pelayanan publik secara terpadu yang diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta swasta. Semuanya dilakukan sebagai upaya peningkatan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut Burhan menyampaikan, MPP juga merupakan perubahan bentuk dari pelayanan publik yang telah ada sebelumnya. Misalnya seperti pelayanan sistem satu atap, tetapi kemudian dianggap masih banyak pintunya. Kemudian, muncul lagi pelayanan terpadu satu pintu atau dikenal PTSP. Namun kemudian masih dianggap belum maksimal, karena hanya OPD kabupaten saja yang tergabung.
“Maka dari itu lahirlah kemudian MPP yang membuat semua bentuk pelayanan publik disatukan dalam satu tempat. Semuanya tergabung baik OPD, lembaga pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD maupun swasta,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan, Sekda Konawe Ferdinand Sapan. Ia mengungkapkan, acara hari ini barulah Soft Opening. Kedepannya masih akan ada Grand Opening. Momen Grand Openingnya nanti bahkan akan dilakukan secara nasional. Pemkab Konawe berencana bakal mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Kalau tidak ada halangan akan kita lakukan akhir tahun ini atau awal tahun depan, apabila semua sarana dan prasarana di MPP sudah terpenuhi,” ujarnya.
Jenderal ASN Konawe itu menerangkan, untuk menyambut Grand Opening, pihaknya akan segera melengkapi fasilitasi yang masih kurang. Misalnya, gedung PTSP yang saat ini sementara di bangun, sebagai pusat manajemen MPP. Kemudian halaman dan taman MPP yang harus dibenahi agar membuat warga yang berkunjung menjadi betah.
“Pada perubahan APBD 2022 telah kita programkan pengadaan mobiler, peralatan elektronik. Semua untuk menunjang hal yang diperlukan untuk meningkatkan pelayan publik yang maksimal,” terangnya sesaat sebelum melakukan Soft Opening MPP secara resmi.
Atas capaian yang dilakukan Pemkab Konawe, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra memberikan apresiasi. Ia mengungkapkan, Pemkab Konawe sebelumnya memiliki nilai merah atas penilaian pelayanan publik. Namun saat ini Pemkab Konawe mampu memperbaiki diri segera dengan mendirikan MPP.
“Ini adalah MPP kedua di Sultra. Saran dari kami, silahkan benahi yang masih kurang,” ungkapnya.
Untuk diketahui, MPP Konawe dibangung dengan APBD Konawe 2021. Anggarannya mencapai 4 M. Gedung baru tersebut nantinya bakal menjadi pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan semua sektor/dinas/instansi dalam satu gedung pelayanan. Sehingga, masyarakat yang ingin menguru izin, SKCK atau rekomendasi, termasuk KTP bisa langsung ke MPP. (Adv)
