Kendari – Pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berkomitmen dalam pemberantasan korupsi tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Lukman Abunawas, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah se-Sultra tahun 2022, terkait evaluasi dan penyampaian hasil Monitoring Center For Prevention (MCP) yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah se-Sultra tahun 2021 serta evaluasi dan penyampaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021.Rakor tersebut berlangsung disalah satu hotel di kota Kendari, Rabu (23/03/2022).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra mengatakan, bahwa Gubernur Ali MAzi telah berkomitmen dalam pemberantas tindak pidana korupsi di Sultra yang disampaikan diberbagai kesempatan, untuk itu selaku pemerintah dan Wakil Gubernur serta seluruh komponen Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen dengan hal tersebut.
“Diberbagai kesempatan Gubernur selalu berkomitmen dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi” tegas Wagub.
“Selaku Wakil Gubernur, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat koordinasi dan supervise wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di provinsi Sultra” lanjutnya.
Hal yang sangat penting, adalah penguatan penyelenggaraan sistim pengendalian intern dilingkup pemerintahan, secara massif dan berkesinambungan serta tanggungjawab yang diamanahkan dengan baik.
“Atas nama pemerintah provinsi Sultra, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh KPK yang memperkuat komitmen dan kerjasama diantara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui koordinasi dan supervisi atau kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan” lanjut Wagub.
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa koordinasi dan supervise yang beberapa tahun dilakukan oleh KPK merupakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya peningkatan sinergitas Inspektorat bersama aparat penegak hukum baik kejaksanaan Sultra maupun kepolisian daerah (polda) Sultra.
Diahir Sambutan Wakil Gubenur mengharapkan KPK dan aparat penegak hukum lainnya di Sultra selalu memberikan bimbingan, arahan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di sultra.
Kegiatan Rakor dihadiri juga oleh Wakil Ketua KPK RI, Bupati/Walikota bersama Sekertaris Daerah (sekda) se-Sultra dan sejumlah pejabat terkait lingkup pemerintah provinsi sultra. Untuk Pemkot Kendari dihadiri oleh Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir dan Sekda Kota Kendari Nahwa Umar.
