KENDARI – Menyambut Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), tampil sebagai salah satu kontributor penting pembangunan berkelanjutan di
wilayah ini, khususnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Tak hanya menggerakkan roda ekonomi daerah, PT GKP juga secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam
tata kelola lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pada tahun 2007 hingga tahun 2025, PT GKP telah
memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembayaran pajak daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 116 miliar.
Angka ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional, melalui tata kelola
pertambangan yang transparan dan akuntabel.
GM Government Relations dan Permitting
PT GKP Bambang Murtyoso mengatakan beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Konkep, kami menyatakan ke semua stakeholder jika kontribusi PT GKP bukan hanya dalam bentuk finansial. namun berusaha agar kehadiran kami membawa nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat
dan lingkungan sekitar, khususnya di Pulau Wawonii. Kami percaya, kemajuan industri harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat.
Menurut Bambang, Pemberdayaan yang Menjangkau Akar Rumput hingga Peran Perempuan Melalui inisiatif Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT GKP pun telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp 8,6 miliar hingga akhir tahun 2024 lalu. Program ini mencakup enam sektor utama, yakni infrastruktur, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi, dan lingkungan.
Bahkan tandas Bambang, Setiap kegiatan dirancang melalui proses dialog transparan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal agar implementasi program menjawab kebutuhan nyata bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, Hendry Drajat, Manager Strategic Communication PT GKP juga menyampaikan awal kehadiran perusahaan berbagai program telah di lakukan seperti program Desa terang, program pendidikan
program pelatihan operator alat berat, perbaikan fasilitas umum dan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi dan balita, normalisasi sungai, penanaman pohon rutin, serta berbagai dukungan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
PT GKP kata Hendriy, juga membukakan pintu kesempatan pada perekonomian lokal untuk berkembang luas. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama pengelolaan melalui kolaborasi dan
inovasi, khususnya pada keterlibatan sentral para perempuan. Lewat program pembinaan dan pembimbingan UMKM, mereka yang mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) telah berhasil mengubah potensi hasil bumi lokal menjadi produk bernilai tinggi.
Di antara produk unggulan mereka adalah kacang mete (Samaturu), kelapa (Mohawi), dan olahan ikan laut (Marimba), yang kini telah dipasarkan hingga ke luar pulau. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan
pendapatan keluarga, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk generasi muda di komunitas mereka.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif PT GKP yang mendukung pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi
UMKM. Ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mandiri dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar salah satu Ketua Kelompok UMKM Binaan PT GKP, Zamniar.
PROPER BIRU
PT GKP baru saja meraih Penghargaan PROPER Peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode 2023–2024. Penghargaan ini diberikan atas upaya serius PT GKP dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan pemenuhan regulasi lingkungan, terutama di wilayah pulau kecil.
Aladin Sianipar, Head of HSE Department PT GKP, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut adalah bukti dari hasil kerja keras seluruh tim, termasuk keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat yang
bersama-sama memastikan aktivitas tambang yang berjalan di pulau kecil bisa dilakukan selama sesuai dengan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
“Kami mengedepankan pendekatan preventif dan partisipatif. Kami terus berupaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan biodiversitas, pengelolaan limbah, rehabilitasi
daerah aliran sungai (DAS), dan reklamasi lahan pasca-tambang,” ujar dia
Melihat langkah selanjutnya, PT GKP menargetkan peningkatan kualitas dan standar pengelolaan lingkungan menyesuaikan perkembangan teknologi dan pendekatan berbasis keberlanjutan terus berjalan secara berkesinambungan.
“Tidak akan berhenti di sini. target kami adalah terus berinovasi dalam pengelolaan lingkungan agar di masa mendatang dapat meraih PROPER dengan peringkat lebih tinggi lagi. Ini telah menjadi bagian dari
visi jangka panjang PT GKP untuk menjadi perusahaan tambang yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.
Pertambangan: Salah Satu Kontributor Terbesar PDRB Konawe Kepulauan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konkep, Safiuddin Alibas menjelaskan, bahwa tercatat di Laporan BPS 2024, setidaknya selama dua tahun terakhir, sektor pertambangan berhasil berkontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Konkep sebesar Rp 185,21 Milliar pada tahun 2022 dan Rp 192,60 Milliar pada tahun 2023.
“Saat ini, memang sektor pertambangan menjadi salah satu dari tiga kekuatan utama penopang perekonomian (pertanian dan pembelanjaan pemerintah) Kabupaten Konkep,” terangnya.
“Masuknya tambang terbukti memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, masyarakat jadi memiliki daya beli dan konsumsi yang lebih besar,” tambahnya menjelaskan terkait kontribusi sektor pertambangan.
Melihat seluruh perkembangan positif ini, Saifuddin menilai, jika perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konkep,
dalam mengelola dan menjaga pembangunan melalui ruang investasi.
“Prinsip pemerintah itu harus terbuka dengan investasi, harus selalu menyiapkan diri. Kami harus bisa memastikan adanya alokasi sumber daya, memastikan distribusi berjalan dengan baik, dan memastikan stabilitas ekonomi. Maka, sudah menjadi tugas pemerintah pula untuk mengatur regulasi, di mana salah satunya adalah mendorong investasi bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” tegasnya. (Red)
