Kendari – Pemerintah Kota Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang lebih baik melalui transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun Anggaran 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 21 April 2025.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Kendari. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, La Yuli, menyebutkan beberapa aspek yang menjadi perhatian penting DPRD, khususnya dalam pelayanan dasar publik.
“Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah pelayanan rumah sakit, pengelolaan sampah, serta persoalan sosial seperti anak jalanan yang masih membutuhkan penanganan lebih komprehensif,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian positif Pemkot dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, angka pengangguran yang masih cukup tinggi disebut sebagai tantangan besar yang perlu segera diatasi melalui program-program yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota harus mampu menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, namun juga mampu menciptakan kemandirian masyarakat. Pendampingan UMKM, penguatan akses pasar berbasis teknologi, dan keterpaduan antar program harus menjadi perhatian,” tegas La Yuli.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD. Ia menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan berbagai program pembangunan.
“Rekomendasi DPRD ini adalah bentuk sinergi yang sangat kami hargai. Ini bukan sekadar kritik, tapi bagian dari upaya bersama untuk membangun Kota Kendari yang lebih maju dan layak huni,” ujar wali kota.
Siska Karina Imran menambahkan bahwa ke depan Pemkot akan terus memperkuat program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penanganan banjir, kebersihan kota, pendidikan dan kesehatan gratis, pemberdayaan RT/RW, hingga bantuan untuk pelaku UMKM.
“Semua ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mewujudkan visi Kota Kendari sebagai kota layak huni yang maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah dan legislatif serta dukungan penuh masyarakat, Kota Kendari dapat benar-benar menjadi cerminan wajah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang membanggakan. (Red)
