Kendari – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi, menghadiri Rapat Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula BPKP Sultra, Rabu, 8 Januari 2025. Selain sebagai Pj Wali Kota Kendari, Parinringi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sulawesi Tenggara tampil sebagai narasumber dalam diskusi panel.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Deputi Pengawasan Keuangan Daerah (PKD) Raden Suhartono. Kehadiran beliau memberikan penguatan terhadap pentingnya sinergi antara BPKP, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam diskusi panel bertema “Kemudahan Perizinan Berusaha dan Investasi di Sulawesi Tenggara,” Parinringi memaparkan berbagai inovasi, termasuk penerapan sistem Online Single Submission berbasis Risiko (OSS-RBA).
“OSS-RBA adalah langkah nyata untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sistem ini mempermudah proses perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga lebih efisien dan transparan,” jelas Parinringi.
Parinringi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP untuk memastikan pengelolaan investasi yang akuntabel dan sesuai regulasi. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Kendari terus mendukung pelaku usaha dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah melalui Dinas PMPTSP.
Dalam kegiatan tersebut, Parinringi didampingi oleh Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, dan Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Kendari dan pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan daerah.
Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Deputi Bank Indonsia, Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Sultra, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra. Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergi antarinstansi semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang konstruktif, transparan, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. (HenQ)
