Jakarta – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 yang dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup. Rakornas yang berlangsung pada 4-5 September 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Rakornas ini bertema “Pemantapan Upaya Penuntasan dan Keberlanjutan Pencegahan dan Penanganan Stunting” dan merupakan bagian penting dari upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Keberhasilan program percepatan penurunan stunting sejak 2018, yang berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen poin dalam lima tahun terakhir, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan, seluruh pihak berperan aktif dalam upaya ini.
Dalam arahannya, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras, cerdas, dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Namun, ia juga mengingatkan tentang target yang masih harus dicapai, yakni membebaskan anak-anak Indonesia dari stunting. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, kesinambungan program ini menjadi krusial. Dengan demikian, dukungan komitmen yang kuat dan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat harus tetap terjaga.
Untuk keberlanjutan program penurunan stunting ke depannya, Ma’ruf menitipkan beberapa pesan untuk menjadi perhatian. Pertama, menjadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan. “Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala,” kata Ma’ruf.
Kedua, perkuat koordinasi lintas sektor di pusat dan daerah melalui pembagian peran yang jelas. Menurutnya, program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga nonpemerintah. “Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting,” ucapnya.
Ketiga, diseminasikan pemahaman tentang stunting yang benar kepada masyarakat. Ma’ruf menyebut sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting. Pemahaman yang benar adalah titik awal untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran.
Sebagai bentuk apresiasi, Ma’ruf Amin akan memberikan penghargaan berupa dana insentif fiskal kepada 130 pemerintah daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota yang telah menunjukkan kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting. Penghargaan juga akan diberikan kepada 15 desa yang berhasil dalam upaya tersebut.
Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, yang turut hadir dalam rakornas ini, memberikan tanggapannya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa Rakornas ini memberikan wawasan dan dorongan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan upaya percepatan penurunan stunting di Kendari.
“Kami di Kendari akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, agar target penurunan stunting dapat tercapai dengan optimal. Rakornas ini memberikan banyak masukan yang akan kami implementasikan untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” ujar Muhammad Yusup, saat dihubungi MNC Trijaya, Rabu (4/9/2024).
Pj Walikota Kendari Muhammad Yusup hadir di Rakornas Percepatan Penurunan Stunting didampingi Kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Andi Dadjeng, Kepala RSUD Kota Kendari dr.Sukirman.
Setelah pelaksanaan Rakornas, Sekretariat Wakil Presiden akan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang bertujuan untuk merumuskan regulasi dan strategi baru agar target penurunan stunting dapat dicapai lebih cepat. Ma’ruf Amin berharap program ini terus dilanjutkan dan disempurnakan dalam periode pemerintahan mendatang sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. (HenQ)
