KLAPANUNGGAL – Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo rencananya akan segera beroperasi bulan Juni mendatang. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat saat memantau langsung uji coba TPPAS Lulut Nambo, di Klapanunggal, Jumat (17/5).
Terkait hal tersebut, Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meminta, sebagai tuan rumah agar kuota sampah yang masuk ke TPPAS Lulut Nambo dari Kabupaten Bogor ditambah. Demi mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga dan mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.
Untuk diketahui TPPAS Lulut Nambo sedang melalui uji coba terakhir sebelum akhirnya mulai beroperasi pada bulan Juni mendatang. Saat ini TPPAS Lulut Nambo baru bisa menampung kapasitas sampah minimal 50 ton per hari. Namun akan terus dikembangkan hingga nantinya mampu menampung 1.800-2.300 ton per hari pada tahun 2026. TPPAS Lulut Nambo sendiri melayani pengelolaan sampah yang masuk dari Kabuaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tanggerang Selatan.
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, dengan adanya TPPAS Lulut Nambo ini sebagian pengelolaan sampah Kabupaten Bogor dialihkan ke sini, jadi tidak sepenuhnya dikelola di TPAS Galuga.
“Harapannya karena lokasi TPPAS ini ada di wilayah Kabupaten Bogor maka kuota untuk Kabupaten Bogor bisa lebih besar dari yang lain,” ungkap Asmawa.
Asmawa menjelaskan, jumlah sampah kita per harinya sebanyak 2.690 ton per hari, baru bisa ditangani sebanyak 30 persen. Kalau TPPAS Lulut Nambo ini sudah beroperasi paling tidak mengurangi beban sampah yang masuk ke TPAS Galuga.
“Dari keseluruhan jumlah sampah per hari, yang baru bisa tertangani sebayak 30 persen, dengan adanya TPPAS Lulut Nambo ini tentu diharapkan ada peningkatkan,” jelas Asmawa.
Asmawa juga mengatakan, uji coba operasional TPPAS Lulut Nambo ini penting untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan, baik dampak sosial kepada masyarakat dan lain sebagainya.
“Jika sudah terpetakan dampaknya, pemerintah bisa segera lakukan evaluasi untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan kepada masyarakat. Intinya Pemkab Bogor sangat mendukung dan mendorong agar TPPAS ini segera beroperasi untuk kepentingan masyarakat,” tandas Asmasa Tosepu.
Selanjutnya, soal harapan penambahan kuota sampah Kabupaten Bogor yang dapat ditampung di TPPAS Lulut Nambo pun diamini oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurutnya sebagai tuan rumah, Kabupaten Bogor tentunya akan diprioritaskan.
“Saat ini minimal total kapasitasnya di TPPAS sebesar 50 ton tapi masih kita upayakan untuk lebih besar. Tetunya sebagai tuan rumah Kabupaten Bogor akan diprioritaskan,” ujar Herman.
Herman menerangkan, dirinya ditugaskan Pj. Gubernur Jawa Barat untuk mengakselerasi operasionalisasi TPPAS Lulut Nambo, harus diakselerasi karena untuk mengantisipasi pengelolaan sampah di beberapa kabupaten/kota.
“Tentunya dengan akselerasi ini kita berharap bulan Juni mulai operasional. Mari kita bahu-membahu untuk mensukseskan berjalannya TPPAS Lulut Nambo ini,” kata Herman.
Paling lambat, lanjut Herman, akhir bulan Juni bisa beroperasi. Jadi uji coba ini untuk memastikan kesiapan dan megetahui apa saja yang harus dievaluasi, sehingga pada saatnya tiba TPPAS Lulut Nambo ini sudah siap beroperasi.
“Untuk saat ini masih menggunakan TPAS Galuga, namun TPAS tersebut ada masanya, kemungkinan di tahun depan akan penuh, jadi kita persiapkan dari sekarang alternatifnya, salah satunya adalah TPPAS Lulut Nambo,” terang Herman.
Herman menuturkan, hari ini kita mulai uji coba terakhir, kurang lebih 50 ton sampah kami kelola untuk jadi Biomass dan RDF. Output sampah ini bisa diserap untuk kebutuhan perusahaan, saat ini salah satunya adalah PT. Indocement.
“Kita usahakan hasil dari pengelolaan sampah ini harganya bisa bagus agar dapat menjamin keberlangsungan TPPAS ini. Ini bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah,” tutur Herman
Herman berharap TPPAS ini bisa berjalan sukses yang utamanya samata-mata untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya untuk mengelola sampah.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Kabiro Perekonomian, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Hadir mendampingi Pj.Bupati Bogor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Klapanunggal, Forkopimcam Klapanunggal, Kepala Desa Lulut, Kepala Desa Nambo, dan Kepala Desa Bantarjati.(TIM-RLS/HenQ)
