CIBINONG – Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama DPRD Kabupaten Bogor lakukan Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (28/3/24).
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan bahwa, beberapa hal yang dibahas pada rapat paripurna ini diantaranya yakni kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan tahun 2023 antara lain, optimalisasi pendapatan asli daerah yang dilaksanakan melalui 17 strategi, optimalisasi pendapatan transfer yang dilaksanakan melalui 4 strategi, Optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan usulan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah.
Sementara katanya, untuk kebijakan belanja daerah tahun 2023, yaitu pengalokasian belanja kesehatan dan hal lain yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu peningkatan komponen belanja yang mendorong pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial. Peningkatan belanja yang diarahkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penciptaan lapangan kerja padat karya.
Kemudian pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha serta pendampingan usaha bagi wirausaha baru yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan yang terdampak bencana alam maupun non-alam.
Pemenuhan kewajiban penganggaran untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal perangkat daerah yang melaksanakan urusan atau bidang urusan wajib. Serta pemenuhan belanja prioritas yang mendukung pencapaian visi, misi dan program-program Pancakarsa. Penggunaan alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk pemenuhan belanja daerah. Serta kebijakan pembiayaan setelah perubahan tahun 2023 ditujukan untuk memberikan penyertaan modal dan menutup defisit belanja.
“Dalam LKPj Bupati Bogor tahun 2023 juga membahas realisasi penggunaan anggaran maupun target pendapatan daerah,” terang Pj. Bupati Bogor.
Sebagaimana diketahui bahwa, untuk pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp9,74 triliun dari target setelah APBD Perubahan 2023 Rp9,79 triliun. Artinya, realisasi pendapatan daerah berkisar 99,42 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp9,618 triliun dari target Rp10,7 triliun. Realisasi belanja daerah berkisar 95,23 persen.
Kemudian target pembiayaan setelah perubahan Rp300,370 miliar atau terealisasi 100 persen. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp425,279 miliar.
“Rencana dan catatan strategis yang akan diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPj tahun 2023 akan memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, setelah dokumen LKPj diterima, akan dibahas di tingkat Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Namun, pembahasan baru akan dimulai pada April 2024 atau setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Setelah LKPj disampaikan kita bahas di dalam AKD, baik tingkat komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai setelah Idul Fitri,” kata Rudy Susmanto.
Dia pun mengapresiasi Pemkab Bogor yang telah menyampaikan LKPj Bupati Bogor tahun 2023 dengan tepat waktu atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2023 berakhir, yang tentu akan memberi waktu leluasa dalam pembahasan. Bahkan pihaknya akan segera membahas mana yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bogor. (Rls-HenQ).
