CIBINONG – Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu terima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama jajaran pejabat Kementerian Sosial dan BNPB RI ke wilayah Kabupaten Bogor. Guna memperkuat kolaborasi terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan penanganan bencana, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, Cibinong pada Selasa (26/3/2024).
Perlu diketahui selain kunjungan juga dilakukan pemberian bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (antensi) Kemensos berupa sembako, nutrisi, kebersihan diri dan kewirausahaan. Serta penyerahan bantuan sosial Kemensos berupa Program Keluarga Harapan 1.
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan bahwa, di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis bantuan sosial diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari APBN yang mana pada tahun 2023 sampai pada tahap keempat telah diberikan kepada 130.163 keluarga penerima manfaat. Kedua program bantuan iuran atau PBI JKN BPJS Kesehatan melalui dana APBN yang diberikan kepada 1.675.985 jiwa.
Lanjut Asmawa Tosepu, ketiga adalah program sembako yang dananya berasal dari APBN untuk periode Januari sampai dengan Maret 2024.
“Keempat adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau PUPB yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor yang diberikan kepada 523.081 jiwa untuk periode Februari 2024 dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor,” terang Pj. Bupati Bogor.
Menurutnya, berkaitan dengan penanganan bencana Pemkab Bogor terus berupaya mewujudkan wilayah Kabupaten Bogor yang tangguh bencana melalui upaya mitigasi bencana yang telah dan terus dilakukan baik itu mitigasi struktural yaitu membangun tembok, penahan tebing, perbaikan dan penguatan bangunan termasuk dengan mitigasi non struktural. Yakni melalui pelatihan berbasis masyarakat pembentukan relawan satgas Desa Tangguh Bencana serta pelatihan kepada warga masyarakat termasuk warga di dunia pendidikan.
“Juga dilakukan penanaman pohon, penyebarluasan informasi di daerah bencana dan analisis pemetaan geologi dan hidrometeorologi sebagai wujud kesiapsiagaan bencana. Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana penyusunan dokumen rencana penanganan bencana, penyusunan rencana kontijensi pelatihan dan bimtek. Termasuk pembentukan desa tangguh bencana penguatan kelembagaan bekerja sama dengan forum pengurangan risiko bencana dan sejumlah kolaborasi yang sifatnya pentahelix,” ungkap Asmawa Tosepu.
Di tempat yang sama, Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyampaikan, pihaknya sisi anggaran telah menyetujui usulan pemerintah berkaitan dengan anggaran untuk penanganan sosial di Kementerian Sosial sebesar Rp79 Triliun dan anggaran Bansos lebih dari Rp400 Triliun.
“Komisi VIII bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial punya kewajiban untuk menangani 10 juta keluarga PKH, sementara di bantuan pangan sembako kepada 18 juta keluarga untuk mendorong keluar dari kemiskinan menuju masyarakat sejahtera,” bebernya.
Katanya, melalui kegiatan ini ia ingin memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bogor terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana agar penanganan dan mitigasi bencananya lebih optimal melalui kolaborasi dan sinergi antara BNPB, Komisi VIII, Kemsos dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Turut hadir dalam acara ini yakni, Plt. Direktur PSKBA Kemensos RI M. Delmi, Kepala Setra Galih Pakuan Bogor Rinto Indratmoko, Plt. Direktur PPF BNPB Syavera, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD Kabupaten Bogor dan Kepala Dinsos Kabupaten Bogor. (Rls-HenQ)
