Kendari – Sorotan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur atas permasalahan musibah banjir dan tanah longsor di Kota Kendari mendapat kritik oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM. Rajab Jinik, yang menyebut bahwa Pj Gubernur Andap Budhi Revianto harusnya malu. Pasalnya, Kota Kendari menjadi langganan banjir dan longsor.
Atas hal itu Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah angkat bicara. Dikatakannya bahwa apa yang disampaikan oknum dewan dalam hal ini Rajab Jinik seperti dewa mabuk.
Pasalnya, pemerintahan ini sudah diatur, ada pemerintah kota dan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika terjadi banjir dan longsor di Kota Kendari itu merupakan tanggungjawab pemerintah.
“Harusnya yang malu dewan dan Pemkot Kendari baru kemudian Pemprov ketika tidak bisa ditangani,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui teleponnya, Jumat (1/3/2024) malam.
Banjir itu terjadi bukan hanya pada saat Pj Gubernur Andap Budhi Revianto, tetapi setiap hujan deras di Kota Kendari terjadi banjir.
“Harusnya yang malu kita semua sebagai pemerintah. Jangan hanya menyoroti gubernur, karena ini adalah bagian dari tanggungjawab Pemkot dan kita semua,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Ridwan Badallah mengatakan, Pj Gubernur selalu menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk peka terhadap kondisi yang terjadi di daerah. Dan Gubernur memiliki perangkat di 17 Kabupaten Kota.
“Jangan sampai kritik ini ada indikasi politisasi. Janganlah seperti itu, karena Pak Pj selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik terhadap daerah dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai bahwa sorotan terhadap Pj Gubernur sangat lucu, karena Pemkot Kendari memiliki anggaran tersendiri untuk mengatasi persoalan di Kota Kendari.
“Ketika misalnya tidak mampu menangani baru sampaikan kepada Pj Gubernur sehingga dicarikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tandasnya. **
