Kendari – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dalam rangka Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Penyelenggara dan Pengawas Pemilu se-Provinsi Sultra, di Hotel Claro Kendari, Jumat ( 27/10/2023)
Pj. Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dalam paparan menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) Struktur APBD Tahun 2023 yaitu Pertama pendapatan direncanakan Rp.4,55 Triliun bersumber dari PAD, Dana Transfer dan lain-lain, Kedua Realisasi Pendapatan sampai dengan 20 Oktober 2023 baru capai Rp. 2,99 Triliun (65,61%), Ketiga rendahnya realisasi belanja daerah, disebabkan oleh terlambatnya proses lelang pekerjaan konstruksi sehingga berimbas pada keterlambatan pencairan pekerjaan
Lanjut, untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 untuk pendanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tahap pertama sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2023 pada pos belanja hibah APBD perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 137,7 Miliar atau 40% dari total anggaran yang telah di sepakati dan tahap kedua akan dialokasikan pada APBD 2024 sebesar 60% dari total alokasi anggaran yang telah disepakati dan alokasi anggaran tersebut diajukan KPU Provinsi bersama Bawaslu Prov. Sultra dan telah direview oleh Inspektorat Daerah
Sedangkan untuk kebutuhan keamanan dari TNI dan Polri sementara masih, lagi direview oleh Inspektorat Daerah dan akan dialokasikan pada APBD Tahun 2024 secara keseluruhan alokasi dana hibah, diusulkan oleh penyelenggara pilkada serentak maupun TNI/Polri sebesar Rp.464,13 Miliar. Alokasi dan Tahapan Pilkada merujuk pada surat edaran Mendagri RI No. 900.1.9.1/435/SJ, pada tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tujuannya karna hibah kegiatan pilkada serentak wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total anggaran yang dihibah yang disepakati bersama hari ini ditegaskan kembali melalaui surat ederan Mendagri RI, tanggal 29 September 2023 yang menegaskan bahwa proporsi pendanaan hibah untuk penyelenggaraan pilkada serentak sebesar 40% dialokasikan pada perubahan APBD Tahun 2023 dan sisahnya sebesar 60% dialokasikan pada APBD Tahun 2024
Selain itu, terkait surat edaran yang ditindaklanjuti kondisi factual pelaksanaan hibah daerah pada 17 Kab/Kota untuk Pilkada serentak yaitu Pertama ada 6 Kab/Kota yang sudah sepakat dan tanda-tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD): Kota Kendari, Kab.Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Bombana, Kab. Konawe Utara dan Kab.Muna, Kedua 8 Kab/Kota yang sepakat besaran anggaran hibah dan belum tanda-tangan NPHD: Kab. Kolaka Utara, Kab.Konawe, Kab. Muna Barat, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton, Kab. Wakatobi, Kab. Buton Selatan dan Kab. Konawe Kepulauan serta yang Ketiga 3 Kab/Kota belum sepakat besaran anggaran hibah dan belum tanda-tangan NPHD: Kota Bau-Bau, Kab. Buton Utara dan Kab. Buton Tengah, secara keseluruhan alokasi dana hibah yang diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada 17 Kab/Kota adalah sebesar 895,72 Miliar Rupiah
Selanjutnya, alokasi dana hibah anggaran pilkada serentak dialokasikan kepada Bawaslu Prov. Sultra sudah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah dan hasilnya sampai saat ini belum kesepakatan antara Pemerintah Prov. Sultra dan Bawaslu Prov. Sultra diharapkan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dan membahas ini
Rencana Pembangunan yang telah disusun tidak juga terlepas dari berbagai tantangan dan kontraksi positif pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, dihadapkan lagi dengan fenomena el nino yang menyebabkan gagal panen secara global diberbagai tempat saat ini di Prov. Sultra,yaitu sawah yang terdampak el nino mencapai 8.356 HA sehingga yang gagal panen mencapai 1.682 HA, menyikapi hal tersebut Pemprov. Sultra telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sultra No. 603 Tahun 2023 tentang penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan di Prov. Sultra terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kab. Bombana, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Kab. Muna dan Kota Kendari, menurunnya hasil produksi pertanian khususnya komoniti padi diperburuk dengan spekulan sehingga akibatnya kenaikan harga, beras jadi penyumbang terbesar yaitu 0,83% dan inflasi bulan September 2023 sebesar 3,46% mengalami penurunan dibandingkan Agustus sebesar 3,52%
Pemerintah Prov. Sultra akan bertekat menurunkan angka inflasi hingga dibawah standar nasional, berbagai upaya akan terus dilakukan guna penuhi ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) pada 17 Kab/Kota dan Gerakan Pangan Murah kami akan alokasikan anggaran APBD Perubahan Prov. Sultra tahun anggaran 2023 kebijakan lain yang ditempuh dengan cara peningkatan jumlah barang dipasaran, pemantauan harga maksimum, pengawasan distribusi barang dan kebijakan lainnya
Kemudian isu stunting, Pemprov. Sultra melakukan upaya percepatan penurunan stunting melalui intensifikasi, koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, hal ini untuk memastikan setiap daerah telah rencanakan dan laksanakan program penurunan stunting, baik melalui intervensi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, gizi ibu, penyakit menular dan Kesehatan lingkungan sedangkan intervensi sensitive berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada diluar persoalan kesehatan, untuk angka prevalensi stunting tahun 2022 telah mencapai 27,7% dan diharapkan pada tahun 2024 dapat mencapai 16,7% dengan asumsi semua komponen yang terlihat bisa konvergen lakukan upaya penurunan stunting dan untuk alokasi anggaran penurunan stunting APBD perubahan tahun 2023 sebesar 35 Miliar
“Atensi Bapak Presiden RI yang sama pentingnya yaitu dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan data BPS Kemiskinan Ekstrem capai 2,54% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 2,04% dan untuk menurunkan capaian tersebut mencapai target 0% pada tahun 2024 Pemprov. Sultra telah melakukan beberapa upaya percepatan yang didukung dengan ketersediaan anggaran Rp. 322,35 Miliar, untuk digunakan dalam kegiatan orientas antara lain penguatan komitmen kepala daerah Kab/Kota diwilayah Pemerintah Prov. Sultra dan pemanfaatan data by name by address bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kemenko PMK” kata Pj. Gubernur Sultra
Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan data by name by address Pemprov. Sultra, telah menginisiasi pembentukan peraturan daerah tentang system penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa atau kelurahan presisi, keberadaan data presisi sangat penting dan strategis karna memiliki tingkat akurasi dalam ketepatan dalam akurat dalam desa diharapkan data desa dan kelurahan serta presisi akan mencarikan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim
Dan terakhir Perlu saya laporkan dari hasil evaluasi Bawaslu di tunjukkan bahwa Sultra berada pada posisi pertama pelanggaran netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020, sebelumnya tahun 2018, Sultra berada pada posisi kedua pelanggaran netralitas dari komisi ASN. Kata Pj. Gubernur Sultra
Sementara itu, Mendagri RI, Tito Karnavian dalam arahannya pada rakor tersebut menyampaikan tentang ekonomi dan inflasi yang menjadi penting karena menyangkut masyarakat banyak yang sangat mendasar, berbicara soal pemilu dan pilkada keatas, tetapi yang paling penting adalah urusan makanan yang mendasar dan berbagai negara terjadi ketidak kestabilan politik, ekonomi dan ketidakstabilan keamanan.
Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023 terhadap Triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17% (y-on-y), dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ada di komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62%. Untuk Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok Provinsi di Pulau Jawa menjadi Kontributor utama ekonomi nasional dengan peranan sebesar 57, 27 Persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibandingkan triwulan II-2022, sehingga pulau Sulawesi menyumbang 7,13% terhadap nasional
Selain itu juga, membahas mengenai Fenomena La Nina dan El Nino dapat diartikan bahwa La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudera Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Sehingga disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur pasifik yang menjadi lebih tinggi dari pada biasannya dan untuk El Nino adalah kejadian dimana suhu air yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal, sehingga disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di pasifik timur dan tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembaban pada atmosfer yang berada diatasnya.
Untuk pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia sehingga pertumbuhan global melambat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia relative tinggi sebesar 5,17% di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global sebesar 3%, untuk di Indonesia terkendali dengan baik hanya 3,08% per Juli 2023, sementara negara-negara lain mengalami hiperinflasi
“Ekonomi kita relative baik, karna itu harus kita pertahankan kunci adalah ekonomi disamping semua instrument ekonomi bergerak adalahnya jaminan keamanan dan stabilitas politik terjaga” ucap Mendagri RI
Pada akhir arahannya, Tito mengatakan di Sulawesi Tenggara bahwa datanya September nomor urut 2 tertinggi inflasi tapi perlu kita melihat data. “Saya minta kerjasama dengan BPS betul-betul cek lapangan dan gunakan satgas yang ada serta buat tim, untuk Pj. Gubernur rajin membuat minimal 1 bulan sekali rapat inflasi seperti zoom meeting bersama Kab/Kota.” Tutupnya
Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum dan Poliyik Sultra, Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sultra, Asisten II Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sultra, Asisten III Administrasi Umum Sekda Sultra, Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sultra, Bupati/Walikota se-Sultra, Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Sultra, Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Sultra dan Pejabat terkait.
