JAKARTA – Pencanangan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP), dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin dan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, berlangsung di Istana Wakil Presiden, yang dihadiri oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati, salah satunya turut hadir Pj Walikota Kendari Asmawa Tosepu yang didampingi Kadis PM-PTSP Kota Kendari Maman Firman Syah, Senin (05/12/2022).
Dalam arahannya Wapres Ma’aruf Amin meminta jajarannya tidak menjadikan reformasi birokrasi sebagai beban, melainkan harus menjadi kebutuhan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan sekadar rutinitas apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional,” kata Wapres.
Wapres Ma’aruf Amin menjelaskan reformasi atau perubahan birokrasi perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi supaya lebih responsif, lebih lincah, dan adaptif dalam melakukan pelayanan publik.
Menurut Ma’ruf Amin, sistem reformasi birokrasi di Indonesia saat ini telah memasuki tahap ketiga Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional periode 2021-2024. Dia menekankan Pemerintah ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis untuk menuju birokrasi berkelas dunia.
“Namun, untuk mencapai cita-cita ini masih ada tantangan nyata di hadapan kita. Sebagai contoh, komunitas internasional memiliki beberapa indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi 44, turun dari peringkat 37 tahun sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Artinya, banyak hal masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikan,” jelasnya.
Selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Ma’ruf Amin mengapresiasi gagasan dan penajaman reformasi birokrasi tematik berbasis prioritas program pembangunan yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tematik perlu didorong untuk memperkuat peran demokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan kemudahan investasi, digitalisasi, administrasi, maupun program prioritas lain.
“Oleh karena itu Kemenpan RB bersama kementerian dan lembaga lain serta seluruh pemerintah daerah mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen reformasi birokrasi tematik,” tambahnya.
Sementara itu, Menpan RB Azwar Anas mengatakan program-program reformasi birokrasi saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat dan bukan sekadar administrasi semata.
Untuk menindaklanjuti program tersebut, Kemenpan RB mengambil langkah strategis reformasi birokrasi tematik untuk menginternalisasi ke dalam tata kelola pemerintahan, sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia.
Menpan RB menyampaikan reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat hal, yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden yaitu belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.
Azwar menyebutkan salah satu cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi tematik adalah menyediakan pelayanan berkualitas untuk masyarakat, dengan menghadirkan MPP.
“Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Pj Walikota Kendari Asmawa Tosepu menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, menurutnya terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini.
“Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.,” terang Asmawa Tosepu.
Dalam kesempatan itu, Wapres Ma’ruf Amin juga menyaksikan peresmian bersama untuk 26 MPP di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Anas bersama 26 wali kota dan bupati. Ke-26 MPP ini masing-masing tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Banten, D.I Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.
Saat ini sudah terdapat 103 MPP di kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Peresmian bersama MPP ini merupakan wujud akselerasi pemerintah dalam menyediakan satu tempat pelayanan yang terintegrasi. Dengan MPP, masyakarat bisa dengan mudah mengurus berbagai layanan barang, jasa dan administrasi baik dari sektor perizinan maupun non-perizinan. (Hengky-MNC Trijaya)
